Panduan Kepatuhan PP 71/2019 (PSTE)

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang dikenal sebagai PSTE, telah berlaku sejak Oktober 2019. Peraturan ini menetapkan kewajiban inti bagi setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia: pendaftaran kepada Menteri, penyelenggaraan sistem elektronik yang andal dan aman, serta perlindungan data pribadi. Pada praktiknya, ini adalah buku aturan dasar untuk menjalankan layanan digital di dalam negeri.

PP 71/2019 membedakan antara PSE lingkup publik dan PSE lingkup privat, dengan pendaftaran dan pengawasan dijalankan oleh Kominfo, kini Komdigi. Jangkauannya luas, mencakup instansi publik maupun bisnis swasta termasuk bank, fintech, platform e-commerce, dan entitas teregulasi lainnya. Banyak organisasi ini menambahkan aturan khusus sektor, seperti regulasi jasa keuangan atau kesehatan, di atas dasar PSTE, sehingga peraturan ini paling tepat dipahami sebagai fondasi yang menjadi pijakan kewajiban lain.

Keamanan dan perlindungan data pribadi menjadi inti PP 71/2019. Penyelenggara diharapkan menjalankan sistemnya secara andal dan aman, menjaga data pribadi yang mereka proses, serta siap merespons ketika insiden terjadi. Karena akses tidak sah kerap berawal dari phishing dan kredensial yang dicuri, lapisan manusia, yaitu bagaimana pegawai mengenali dan melaporkan pesan yang menipu, berpengaruh langsung pada apakah kewajiban keamanan dan perlindungan data ini terpenuhi dalam praktik. Regulator dan pimpinan makin mengharapkan penyelenggara menunjukkan bukan sekadar bahwa kebijakan ada, tetapi bahwa perilaku pegawai telah diuji dan terus membaik. Program simulasi dan pelaporan phishing adalah salah satu cara paling nyata untuk menghasilkan bukti tersebut.

Halaman ini merupakan informasi umum untuk membantu Anda merencanakan sisi risiko manusia dari kesiapan PSTE; ini bukan nasihat hukum, dan tidak mencakup mekanisme pendaftaran atau seluruh ruang lingkup peraturan. Persyaratan dijalankan oleh Komdigi dan berinteraksi dengan undang-undang lain, termasuk rezim perlindungan data pribadi Indonesia, jadi pastikan kewajiban spesifik Anda melalui panduan resmi dan penasihat yang berkualifikasi. Claro mendukung kendali kesadaran, ketahanan phishing, dan bukti yang menopang penyelenggaraan yang aman, namun sebuah alat saja tidak membuat organisasi patuh.